Sehubungan dengan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) MA 62 Tahun Anggaran 2006 Nomor : 0009.0/062-03.0/-/2006 tanggal 31 Desember 2005, para Kepala Bidang PBB dan Kepala Kantor Pelayanan PBB akan diberikan Biaya Koordinasi dengan Pemerintah Daerah dan Instansi Terkait Lainnya Dalam Rangka Pemungutan Pajak Tahun Anggaran 2006 (selanjutnya disebut Biaya Koordinasi), dengan penjelasan sebagai berikut:
-
Biaya Koordinasi dimaksud untuk membiayai kegiatan yang menunjang kelancaran operasional kantor dan tidak diperkenankan untuk membiayai kegiatan yang bersifat konsumtif seperti menjamu pejabat, upacara-upacara, peringatan ulang tahun dan kegiatan konsumtif lainnya;
-
Biaya Koordinasi tersebut bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang dialokasikan pada Direktorat PBB dan BPHTB untuk Tahun Anggaran 2006.
-
Besarnya Biaya Koordinasi adalah sebesar Rp. 5.000.000,-/bulan/KP PBB dan Bidang PBB sejak bulan Januari s.d Nopember 2006.
- Pembayaran akan dilakukan secara bertahap mulai bulan Januari s.d Nopember 2006 dengan pengaturan sebagai berikut :
-
Mengingat pengalokasian dana tersebut harus dipertanggungjawabkan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta I maka untuk kelancaran pengiriman Biaya Koordinasi ke masing-masing kantor, diminta agar Saudara:
5.1. Mengajukan permintaan Biaya Koordinasi ke Direktorat PBB dan BPHTB up. Bendahara Pengeluaran dengan melampirkan kuitansi tanda terima yang sudah ditandatangani kepala kantor serta stempel kantor dalam rangkap 3 (asli bermetarai Rp. 6.000,00 1 lembar dan tembusan tidak bermetarai 2 lembar) dan mencantumkan nomor rekening dari bank penerima, atas nama kepala kantor. Penggunaan kuitansi harus sesuai dengan contoh lampiran 1 dalam surat edaran ini.
5.2. Permintaan Biaya Koordinasi beserta lampinarnya dikirimkan ke Direktorat PBB dan BPHTB u.p. Bendahara Pengeluaran : 5.2.1. Periode Januari s.d April 2006 paling lambat di terima tanggal 19 Mei 2006; 5.2.2. Periode Mei s.d Juli 2006 paling lambat di terima tanggal 4 Agustus 2006; 5.2.3. Periode Agustus s.d Nopember 2006 paling lambat di terima tanggal 27 Oktober 2006; -
Biaya Koordinasi akan dikirim setelah permintaan Biaya Koordinasi diterima lengkap dan biaya pengiriman/transfer ditanggung penerima;
| 4.1. | Periode Januari s.d April 2006; |
| 4.2. | Periode Mei s.d Juli 2006; |
| 4.3. | Periode Agustus s.d Nopember 2006. |
-
Pertanggungjawaban penggunaan Biaya Koordinasi sesuai contoh lampiran 2, disampaikan kepada Direktur PBB dan BPHTB u.p. Bendahara Pengeluaran paling lambat setiap tanggal 10 bulan berikutnya. Semua bukti pendukung atas Surat Pertanggungjawaban Biaya Koordinasi harus dibuat dan diadministrasikan di Kantor masing-masing sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Demikian untuk dimaklumi.
a.n. Direktur Jenderal,
Sekretaris Direktorat Jenderal,
ttd.
Suharno
NIP. 060035801