Customize Consent Preferences

We use cookies to help you navigate efficiently and perform certain functions. You will find detailed information about all cookies under each consent category below.

The cookies that are categorized as "Necessary" are stored on your browser as they are essential for enabling the basic functionalities of the site. ... 

Always Active

Necessary cookies are required to enable the basic features of this site, such as providing secure log-in or adjusting your consent preferences. These cookies do not store any personally identifiable data.

No cookies to display.

Functional cookies help perform certain functionalities like sharing the content of the website on social media platforms, collecting feedback, and other third-party features.

No cookies to display.

Analytical cookies are used to understand how visitors interact with the website. These cookies help provide information on metrics such as the number of visitors, bounce rate, traffic source, etc.

No cookies to display.

Performance cookies are used to understand and analyze the key performance indexes of the website which helps in delivering a better user experience for the visitors.

No cookies to display.

Advertisement cookies are used to provide visitors with customized advertisements based on the pages you visited previously and to analyze the effectiveness of the ad campaigns.

No cookies to display.

Resources / Regulation / Surat Edaran Dirjen Pajak

Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 13/PJ./2006

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-47/PJ/2006 tentang Perubahan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-144/PJ./2005 tentang Tata Cara Penerbitan Nomor Pokok Wajib Pajak Secara Jabatan oleh Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak dan Penghapusannya, bersama ini disampaikan fotokopi Peraturan Direktur Jenderal Pajak dimaksud. Beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut:

  1. Menambah ketentuan baru yang belum diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-144/PJ./2005, mengenai sanggahan atas penerbitan Nomor Pokok Wajib Pajak dalam hal Wajib Pajak yang sesuai ketentuan Undang-Undang perpajakan tidak wajib mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak.

  2. Menambah ketentuan baru yang belum diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-144/PJ./2005, berkenaan dengan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak secara jabatan, apabila berdasarkan data yang dimiliki Direktorat Jenderal Pajak diketahui bahwa Wajib Pajak yang kepadanya diterbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak secara jabatan ternyata telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak.

  3. Penambahan formulir sanggahan bagai Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada angka 1.

Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

DIREKTUR JENDERAL,

ttd

DARMIN NASUTION

Reading: Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 13/PJ./2006