Customize Consent Preferences

We use cookies to help you navigate efficiently and perform certain functions. You will find detailed information about all cookies under each consent category below.

The cookies that are categorized as "Necessary" are stored on your browser as they are essential for enabling the basic functionalities of the site. ... 

Always Active

Necessary cookies are required to enable the basic features of this site, such as providing secure log-in or adjusting your consent preferences. These cookies do not store any personally identifiable data.

No cookies to display.

Functional cookies help perform certain functionalities like sharing the content of the website on social media platforms, collecting feedback, and other third-party features.

No cookies to display.

Analytical cookies are used to understand how visitors interact with the website. These cookies help provide information on metrics such as the number of visitors, bounce rate, traffic source, etc.

No cookies to display.

Performance cookies are used to understand and analyze the key performance indexes of the website which helps in delivering a better user experience for the visitors.

No cookies to display.

Advertisement cookies are used to provide visitors with customized advertisements based on the pages you visited previously and to analyze the effectiveness of the ad campaigns.

No cookies to display.

Resources / Regulation / Surat Edaran Dirjen Pajak

Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 27/PJ/2006

Dalam rangka Penggalian potensi perpajakan dan pengamanan penerimaan pajak dengan memanfaatkan Sistem Blip yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Pajak, telah ditambahkan poin baru (nomor 8) dalam Sistem tersebut mengenai Daftar Penghasilan yang besarnya lebih dari Rp. 100 juta yang berasal dari Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh. Atas data tersebut agar ditindaklanjuti sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak nomor SE-24/PJ./2006 tanggal 19 Oktober 2006 tentang Pemanfaatan Blip, dengan ketentuan tambahan sebagai berikut :

  1. Penelitian internal atas output BLIP dimaksud, dilakukan atas SPT Tahunan PPh Wajib Pajak untuk tahun pajak 2004 dan 2005.

  2. Khusus untuk data Blip poin 8 dimaksud, pelaporannya agar dilakukan sebagai berikut :

    Kegiatan yang dilakukan tanggal 1 sampai dengan tanggal 15 setiap bulan, dilaporkan pada tanggal 20 bulan yang bersangkutan.
    Kegiatan yang dilakukan tanggal 16 sampai dengan akhir bulan dilaporkan pada tanggal 7 bulan berikutnya.
    Laporan tersebut agar dikirimkan ke Direktorat Jenderal Pajak c.q. Direktorat Potensi dan Sistem Perpajakan.

Demikian untuk diperhatikan dan diiaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Direktur Jenderal,

ttd.

Darmin Nasution
NIP 30605098

Tembusan :
1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak;
2. Para Direktur dan Tenaga Pengkaji di lingkungan DJP.

Reading: Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 27/PJ/2006