Customize Consent Preferences

We use cookies to help you navigate efficiently and perform certain functions. You will find detailed information about all cookies under each consent category below.

The cookies that are categorized as "Necessary" are stored on your browser as they are essential for enabling the basic functionalities of the site. ... 

Always Active

Necessary cookies are required to enable the basic features of this site, such as providing secure log-in or adjusting your consent preferences. These cookies do not store any personally identifiable data.

No cookies to display.

Functional cookies help perform certain functionalities like sharing the content of the website on social media platforms, collecting feedback, and other third-party features.

No cookies to display.

Analytical cookies are used to understand how visitors interact with the website. These cookies help provide information on metrics such as the number of visitors, bounce rate, traffic source, etc.

No cookies to display.

Performance cookies are used to understand and analyze the key performance indexes of the website which helps in delivering a better user experience for the visitors.

No cookies to display.

Advertisement cookies are used to provide visitors with customized advertisements based on the pages you visited previously and to analyze the effectiveness of the ad campaigns.

No cookies to display.

Resources / Regulation / Surat Edaran Dirjen Pajak

Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 15/PJ./2007

Sehubungan dengan pengawasan tingkat kepatuhan seluruh Wajib Pajak termasuk diantaranya pejabat di lingkungan eksekutif maupun legislatif, dengan ini diinstruksikan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak untuk menginventarisir dan mengawasi kewajiban pembayaran pajak dari Pejabat Pemerintah Daerah (sampai dengan Eselon IV) dan Anggota DPRD yang terdaftar di wilayah kerja Saudara. Pengawasan diharapkan sampai dengan himbauan apabila yang bersangkutan tidak atau terlambat melaporkan SPT serta himbauan untuk membayar pajak sesuai ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku bila ditemukan indikasi adanya ketidakbenaran dalam pengisian Surat Pemberitahuan.

Untuk memastikan bahwa pelaksanaan pengawasan berlangsung secara terus-menerus, Kepala Kanwil diminta untuk mengkoordinir dan memantau pengawasan tersebut.

Demikian untuk dilaksanakan.

Direktur Jenderal,

ttd.

Darmin Nasution
NIP 130605098

Reading: Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 15/PJ./2007