Sehubungan dengan hasil evaluasi pelaksanaan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-122/PJ./2006 Tentang Jangka Waktu Penyelesaian dan Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai, atau Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dan penyelesaian tunggakan restitusi PPN dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :
- Dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-122/PJ./2006 terkait dengan penyelesaian tunggakan restitusi PPN diatur bahwa permohonan pengembalian (restitusi) PPN yang diterima oleh KPP sebelum tanggal 15 Agustus 2006, yang surat ketetapan pajaknya belum terbit maka wajib diselesaikan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-160/PJ./2001, paling lambat tanggal 14 Agustus 2007.
-
Apabila sampai dengan tanggal 14 Agustus 2007 masih terdapat permohonan sebagaimana dimaksud pada butir 1 yang belum selesai maka DJP wajib menerbitkan SKPLB dengan mengabulkan seluruh nilai lebih bayar yang dimintakan kembali oleh PKP.
-
Dari hasil kompilasi laporan kanwil DJP seluruh Indonesia diketahui bahwa terdapat 7.801 permohonan restitusi PPN yang diterima KPP sebelum tanggal 15 Agustus 2006 yang ketetapan Pajaknya belum terbit. Sampai dengan tanggal 30 April 2007 masih terdapat 3.035 permohonan yang belum diselesaikan (39,13% dari total tunggakan).
-
Untuk menghindari kerugian negara akibat terlambatnya penyelesaian tunggakan permohonan restitusi PPN dan menjaga citra DJP maka diminta kepada masing-masing kepala KPP agar memberikan perhatian yang lebih besar kepada tugas penyelesaian tunggakan restitusi PPN tersebut diatas. Setiap Kepala KPP harus dapat meyakinkan dan memastikan bahwa seluruh tunggakan restitusi PPN sudah dapat diselesaikan sebelum tanggal 14 Agustus 2007.
-
Untuk percepatan penyelesaian tunggakan restitusi PPN maka Kepala Kanwil DJP agar melakukan hal-hal sebagai berikut:
- Mengawasi secara ketat unit kantor DJP yang berada dalam wilayah kerjanya yang terkait dengan penyelesaian tunggakan restitusi PPN tersebut;
- Mengingat beban tunggakan pada masing-masing KPP berbeda agar Kepala Kanwil DJP dapat melakukan koordinasi dengan mengerahkan tenaga-tenaga fungsional pemeriksa pada unit-unit kantor yang berada pada wilayah kerjanya untuk membantu menyelesaikan tunggakan permohonan restitusi pada KPP yang jumlah tunggakannya masih besar;
- Memantau secara intensif perkembangan penyelesaian tunggakan restitusi PPN, dalam hal diperlukan maka kanwil DJP dapat meminta KPP untuk menyampaikan laporan perkembangan penyelesaian tunggakan secara mingguan;
- Menegakkan aturan tentang disiplin terhadap pegawai yang tidak dapat melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
- Menyampaikan laporan perkembangan penyelesaian tunggakan restitusi PPN pada KPP diwilayah kerja masing-masing sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-14/PJ./2006.
- Untuk memudahkan pelaksanaannya maka penyimpanan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini agar disatukandengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-08/PJ./2006 tanggal 15 Agustus 2006 dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-14/PJ./2006 tanggal 22 Desember 2006 dan Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-246/PJ.02/2007 tanggal 13 Maret 2007.
Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan sebaik-baiknya.
Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 7 Agustus 2007
DIREKTUR JENDERAL,
ttd.
DARMIN NASUTION
Tembusan :
- Sekretaris Jenderal Departemen Keuangan ;
- Inspektur Jenderal Departemen Keuangan;
- Kepala Biro Hukum Departemen Keuangan;
- Kepala Biro Humas Departemen Keuangan
- Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak;
- Para Direktur dan Tenaga Pengkaji di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.