Customize Consent Preferences

We use cookies to help you navigate efficiently and perform certain functions. You will find detailed information about all cookies under each consent category below.

The cookies that are categorized as "Necessary" are stored on your browser as they are essential for enabling the basic functionalities of the site. ... 

Always Active

Necessary cookies are required to enable the basic features of this site, such as providing secure log-in or adjusting your consent preferences. These cookies do not store any personally identifiable data.

No cookies to display.

Functional cookies help perform certain functionalities like sharing the content of the website on social media platforms, collecting feedback, and other third-party features.

No cookies to display.

Analytical cookies are used to understand how visitors interact with the website. These cookies help provide information on metrics such as the number of visitors, bounce rate, traffic source, etc.

No cookies to display.

Performance cookies are used to understand and analyze the key performance indexes of the website which helps in delivering a better user experience for the visitors.

No cookies to display.

Advertisement cookies are used to provide visitors with customized advertisements based on the pages you visited previously and to analyze the effectiveness of the ad campaigns.

No cookies to display.

Resources / Regulation / Surat Edaran Dirjen Pajak

Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 01/PJ.62/1985

Sehubungan dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1238/KMK.04/1984 tentang Peninjauan Kembali Besarnya Tarif, Batas Kekayaan Minimum Kena Pajak dan Batas-Batas Nilai lainnya dalam Ordonansi Pajak Kekayaan 1932, dengan ini diberitahukan hal-hal sebagai berikut :

  1. Surat Pemberitahuan Pajak Kekayaan 1985 dan Penuntun Pengisiannya telah dicetak sebelum Keputusan Menteri Keuangan tersebut di atas dikeluarkan.

  2. Keputusan Menteri Keuangan dimaksud mengatur/merubah beberapa ketentuan Pajak Kekayaan sehingga perlu penyesuaian-penyesuaian baik pada SPT PKk 1985 maupun pada Penuntun Pengisiannya.

  3. Selain penyesuaian di atas perlu ditambahkan dalam Penuntun bahwa deposito berjangka dan tabungan-tabungan lainnya milik penduduk Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1983 juga dibebaskan dari PKk.

  4. Penyesuaian-penyesuaian sebagai ralat atas SPT PKk 1985 dan Penuntun Pengisiannya terdapat pada lampiran surat ini.

  5. Ralat dimaksud supaya Saudara perbanyak dengan stensil dan mengirimnya kepada Wajib Pajak Kekayaan bersamaan dengan pengiriman SPT PKk 1985.

Dalam hal SPT PKk 1985 sudah dikirimkan kepada Wajib Pajak, ralat tersebut agar segera Saudara susulkan.

Demikian untuk dilaksanakan.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd.

SALAMUN A.T.

Reading: Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 01/PJ.62/1985