Customize Consent Preferences

We use cookies to help you navigate efficiently and perform certain functions. You will find detailed information about all cookies under each consent category below.

The cookies that are categorized as "Necessary" are stored on your browser as they are essential for enabling the basic functionalities of the site. ... 

Always Active

Necessary cookies are required to enable the basic features of this site, such as providing secure log-in or adjusting your consent preferences. These cookies do not store any personally identifiable data.

No cookies to display.

Functional cookies help perform certain functionalities like sharing the content of the website on social media platforms, collecting feedback, and other third-party features.

No cookies to display.

Analytical cookies are used to understand how visitors interact with the website. These cookies help provide information on metrics such as the number of visitors, bounce rate, traffic source, etc.

No cookies to display.

Performance cookies are used to understand and analyze the key performance indexes of the website which helps in delivering a better user experience for the visitors.

No cookies to display.

Advertisement cookies are used to provide visitors with customized advertisements based on the pages you visited previously and to analyze the effectiveness of the ad campaigns.

No cookies to display.

Resources / Regulation / Surat Edaran Dirjen Pajak

Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 26/PJ.54/1988

Kantor Pusat telah menerima banyak sekali pemberitahuan dari para Kepala Inspeksi Pajak tentang daftar Wajib Pajak yang berdasarkan Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor : SE-26/PJ.5/1987 tanggal 16 November 1987 (Seri Pemeriksaan – 23) dan Nomor : SE-34/PJ.5/1987 tanggal 26 Desember 1987 (Seri Pemeriksaan – 26), menjadi wewenang Kantor Pusat untuk memeriksanya.

  • Mengingat kesibukan Kantor Pusat dewasa ini, yang untuk sementara tidak memungkinkan para petugas pemeriksa melaksanakan ketentuan Surat Edaran tersebut di atas, dengan ini diberitahukan bahwa pelaksanaan pemeriksaan tersebut didelegasikan kepada Kantor Wilayah Ditjen Pajak tempat Wajib Pajak tersebut berdomisili. Dalam hal diperlukan pemeriksaan di cabang/lokasi Wajib Pajak yang terletak di Wilayah Kantor Wilayah Ditjen Pajak yang lain, hendaknya pelaksanaannya dilakukan melalui koordinasi antara para Kepala Kantor Wilayah Ditjen Pajak yang bersangkutan.

  • Dengan ditetapkan ketentuan baru sebagimana diatur pada butir 2 (dua) tersebut di atas, maka ketentuan tentang kewenangan pemeriksaan Kantor Pusat yang diatur dalam Surat Edaran Nomor : SE-28/PJ.5/1987 tanggal 16 November 1987 (Seri Pemeriksaan – 23) untuk sementara ditangguhkan sampai pemberitahuan lebih lanjut.

  • Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

    DIREKTUR JENDERAL PAJAK

    ttd

    DRS. SALAMUN A.T.

    Reading: Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 26/PJ.54/1988