Customize Consent Preferences

We use cookies to help you navigate efficiently and perform certain functions. You will find detailed information about all cookies under each consent category below.

The cookies that are categorized as "Necessary" are stored on your browser as they are essential for enabling the basic functionalities of the site. ... 

Always Active

Necessary cookies are required to enable the basic features of this site, such as providing secure log-in or adjusting your consent preferences. These cookies do not store any personally identifiable data.

No cookies to display.

Functional cookies help perform certain functionalities like sharing the content of the website on social media platforms, collecting feedback, and other third-party features.

No cookies to display.

Analytical cookies are used to understand how visitors interact with the website. These cookies help provide information on metrics such as the number of visitors, bounce rate, traffic source, etc.

No cookies to display.

Performance cookies are used to understand and analyze the key performance indexes of the website which helps in delivering a better user experience for the visitors.

No cookies to display.

Advertisement cookies are used to provide visitors with customized advertisements based on the pages you visited previously and to analyze the effectiveness of the ad campaigns.

No cookies to display.

Resources / Regulation / Surat Edaran Dirjen Pajak

Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 49/PJ.95/1990

Seperti diketahui bahwa dalam proses restitusi, tidak semua SPMKP diuangkan pada tahun anggaran bersangkutan; ini berarti proses restitusi tersebut belum tuntas. Namun demikian Wajib Pajak masih berhak atas pengembalian pajaknya dan untuk itu SPMKP yang telah lewat waktu harus diperbaharui kembali.

Sehubungan dengan hal itu, dengan ini diminta agar Saudara mengingatkan para Wajib Pajak yang belum menguangkan SPMKP-nya pada tahun anggaran lalu, supaya mengajukan permohonan secara tertulis apabila WP tersebut masih berkehendak untuk menguangkan SPMKP yang telah lewat waktu dimaksud, dengan menggunakan bentuk terlampir. Hal ini dilakukan setelah KPP menerima kembali SKPKPP dan SPMKP yang belum diuangkan tersebut dari Bank Tunggal dan KPKN.

Setelah diterima jawaban dari Wajib Pajak, supaya segera diproses dengan menerbitkan SKPKPP/SPMKP pengganti dan jika kelebihan tersebut akan disumbangkan kepada negara, maka dilakukan pemindahbukuan dari PLB ke PLL (untuk kelebihan PL) atau ke PTLL (untuk kelebihan PTL).

Apabila tidak ada jawaban dari Wajib Pajak, KPP tetap berkewajiban untuk menatausahakan dengan baik SPMKP Lewat Waktu tersebut sesuai Pedoman Induk TUPRP, sehingga sewaktu-waktu KPP tetap dapat melayani dengan cepat apabila Wajib Pajak memintanya.

Demikian untuk diperhatikan.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK

ttd.

Drs. MAR’IE MUHAMMAD

Reading: Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 49/PJ.95/1990