Customize Consent Preferences

We use cookies to help you navigate efficiently and perform certain functions. You will find detailed information about all cookies under each consent category below.

The cookies that are categorized as "Necessary" are stored on your browser as they are essential for enabling the basic functionalities of the site. ... 

Always Active

Necessary cookies are required to enable the basic features of this site, such as providing secure log-in or adjusting your consent preferences. These cookies do not store any personally identifiable data.

No cookies to display.

Functional cookies help perform certain functionalities like sharing the content of the website on social media platforms, collecting feedback, and other third-party features.

No cookies to display.

Analytical cookies are used to understand how visitors interact with the website. These cookies help provide information on metrics such as the number of visitors, bounce rate, traffic source, etc.

No cookies to display.

Performance cookies are used to understand and analyze the key performance indexes of the website which helps in delivering a better user experience for the visitors.

No cookies to display.

Advertisement cookies are used to provide visitors with customized advertisements based on the pages you visited previously and to analyze the effectiveness of the ad campaigns.

No cookies to display.

Resources / Regulation / Surat Edaran Dirjen Pajak

Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 20/PJ.44/1990

Berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 dan Pasal 2 ayat (2) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 950/KMK.04/1983, Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Keputusan Kelebihan Pembayaran Pajak. Apabila dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan Kepala Kantor Pelayanan Pajak atas nama Direktur Jenderal Pajak tidak menerbitkan SKKPP.

  • Perlu diketahui, bahwa produk hukum ketetapan pajak (termasuk SKKPP) yang dikeluarkan oleh KKPP, dilakukan atas nama Direktur Jenderal Pajak, berdasarkan wewenang yang dilimpahkan oleh Direktur Jenderal Pajak kepada KKPP (Kep. Dir. Jen. Pajak No. 1640/PJ.2/1985 tanggal 5 Agustus 1985). Oleh karena itu, apabila SKKPP tidak diterbitkan oleh KKPP pada waktunya, maka sesuai ketentuan Undang-Undang, Direktur Jenderal Pajak menerbitkan SKKPP.

  • Sehubungan dengan itu, dengan ini diberikan penegasan, bahwa apabila SKKPP telah diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak, maka Kepala KPP tidak perlu lagi menerbitkan SKKPP.

  • Untuk kepentingan administrasi di KPP, nomor SKKPP yang dicantumkan dalam Daftar Pengantar SKKPP (KP.PPh.1 S-2) adalah nomor yang tercantum dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak, dan tidak perlu dibuat nomor Keputusan lagi di KPP.

  • Perlu diingatkan bahwa sebelum SKPKPP dan SPMKP diterbitkan maka terlebih dahulu harus diperhitungkan dengan hutang pajak yang telah jatuh tempo.

  • Selain itu untuk menghindarkan tuntutan bunga dari wajib Pajak, proses penerbitan SKPKPP dan SPMKP supaya diselesaikan secepatnya dengan tetap berpegang pada ketentuan dan tata cara yang berlaku.

  • Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

    DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

    ttd

    Drs. MAR’IE MUHAMMAD

    Reading: Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 20/PJ.44/1990