Customize Consent Preferences

We use cookies to help you navigate efficiently and perform certain functions. You will find detailed information about all cookies under each consent category below.

The cookies that are categorized as "Necessary" are stored on your browser as they are essential for enabling the basic functionalities of the site. ... 

Always Active

Necessary cookies are required to enable the basic features of this site, such as providing secure log-in or adjusting your consent preferences. These cookies do not store any personally identifiable data.

No cookies to display.

Functional cookies help perform certain functionalities like sharing the content of the website on social media platforms, collecting feedback, and other third-party features.

No cookies to display.

Analytical cookies are used to understand how visitors interact with the website. These cookies help provide information on metrics such as the number of visitors, bounce rate, traffic source, etc.

No cookies to display.

Performance cookies are used to understand and analyze the key performance indexes of the website which helps in delivering a better user experience for the visitors.

No cookies to display.

Advertisement cookies are used to provide visitors with customized advertisements based on the pages you visited previously and to analyze the effectiveness of the ad campaigns.

No cookies to display.

Resources / Regulation / Surat Edaran Dirjen Pajak

Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 10/PJ.51/1992

Sehubungan dengan perluasan pengenaan PPn berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 1991 tanggal 31 Desember 1991 tentang Pengenaan PPN Atas Penyerahan Barang Kena Pajak Yang Dilakukan Oleh Pedagang Eceran Besar (PEB), dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

  1. Dalam rangka melengkapi administrasi pengukuhan PKP atas Pedagang Eceran Besar (PEB), maka KLU yang diberikan untuk PEB adalah KLU Pedagang Eceran sebagaimana tercantum dalam Keputusan Dirjen Pajak Nomor 05/PJ.5/1985, yaitu No. 6200 s/d 6239.

  2. Bentuk Laporan KPL.KPP dan KPL KW di bidang PPN dan PTLL yang berkaitan dengan jumlah PKP terdaftar perlu disesuaikan dengan keperluan untuk menampung kegiatan tersebut pada butir 1 diatas.

Sambil menunggu penyempurnaan Keputusan Dirjen Pajak tentang Sistem, Bentuk, Jenis dan Kode Formulir Serta Petunjuk Pengisiannya di bidang PPN dan PTLL, bersama ini disampaikan contoh bentuk laporan dimaksud serta petunjuk pengisiannya, agar dapat dipergunakan dalam pelaporan perkembangan PKP yang meliputi juga PEB mulai tanggal 1 April 1992 yang akan datang.

Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK

ttd

Drs. MAR’IE MUHAMMAD

Reading: Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 10/PJ.51/1992