OnlinePajak pakai cookie untuk pengalaman optimal. Lihat kebijakan di sini.

Customize Consent Preferences

We use cookies to help you navigate efficiently and perform certain functions. You will find detailed information about all cookies under each consent category below.

The cookies that are categorized as "Necessary" are stored on your browser as they are essential for enabling the basic functionalities of the site. ... 

Always Active

Necessary cookies are required to enable the basic features of this site, such as providing secure log-in or adjusting your consent preferences. These cookies do not store any personally identifiable data.

No cookies to display.

Functional cookies help perform certain functionalities like sharing the content of the website on social media platforms, collecting feedback, and other third-party features.

No cookies to display.

Analytical cookies are used to understand how visitors interact with the website. These cookies help provide information on metrics such as the number of visitors, bounce rate, traffic source, etc.

No cookies to display.

Performance cookies are used to understand and analyze the key performance indexes of the website which helps in delivering a better user experience for the visitors.

No cookies to display.

Advertisement cookies are used to provide visitors with customized advertisements based on the pages you visited previously and to analyze the effectiveness of the ad campaigns.

No cookies to display.

Hubungi sales Log in
Menu Icon
KAP: -
KJS: -
Periode: -
Untuk jenis pajak/periode lain, klik di sini
Resources / Regulation / Surat Edaran Dirjen Pajak

Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 05/PJ.6/1995

OnlinePajak
By
Published on June 6, 2019

Sehubungan dengan Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor : S-1863/PJ.6/1994 tanggal 30 November 1994 perihal sebagaimana dimaksud pada pokok surat, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

  1. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan SISMIOP tahun 1994/1995 dilaksanakan pada 37 KP PBB, dan kegiatan yang dipantau dan diawasi adalah pelaksanaan pembentukan basis data SISMIOP dan pelaksanaan Pelayanan Satu Tempat.

  2. Hasil pemantauan dan pengawasan sebagaimana dimaksud di atas dapat di informasikan sebagai berikut:

    1. Pelaksanaan Pembentukan Basis Data SISMIOP
      1)

      Alternatif Pendataan yang digunakan:
      – alternatif 4 (pengukuran bidang OP) = 24 KP PBB
      – alternatif 3 (verifikasi data) = 4 KP PBB
      – alternatif 2 (identifikasi data) = 7 KP PBB
      – campuran = 2 KP PBB
      2)

      Rata-rata Biaya per OP bervariasi sbb.:
      – > Rp.4.000 = 4 KP PBB
      – > Rp.3.500 s/d Rp.4.000 = 21 KP PBB
      – > Rp.3.000 s/d Rp.3.500 = 3 KP PBB
      – > Rp.2.500 s/d Rp.3.000 = 6 KP PBB
      3)

      Penyelesaian Pekerjaan Lapangan:
      – > 100% = 7 KP PBB
      – > 75% s/d 100% = 21 KP PBB
      – > 50% s/d 75% = 4 KP PBB
      – < 50% = 5 KP PBB
      4)

      Perekaman Data:
      – > 75% s/d 100% = 9 KP PBB
      – > 50% s/d 75% = 10 KP PBB
      – > 25% s/d 50% = 7 KP PBB
      – < 25% = 11 KP PBB
      5)

      Pada umumnya belum ada KP PBB yang telah menyelesaikan penggambaran peta blok, peta desa/ kelurahan, dan peta ZNT.
      6)

      Yang belum merekam DBKB sebanyak 8 KP PBB
      7)

      Berdasarkan hasil pencocokan NOP pada peta blok, SPOP, dan keadaan di lapangan yang dipilih secara acak, pada 11 KP PBB ditemui beberapa OP yang perlu diteliti ulang.

    2. Pelaksanaan Pelayanan Satu Tempat:
      Dari ke 37 KP PBB yang dikunjungi, 15 KP PBB telah melaksanakan Pelayanan Satu Tempat, sedang sisanya belum melaksanakan.
      Secara terperinci hasil pemantauan per KP PBB dapat dilihat pada Matrik Hasil Pemantauan dan Pengawasan Pelaksanaan SISMIOP Tahun 1994/1995 terlampir.

  3. Berdasarkan hasil pemantauan dan pengawasan sebagaimana yang dikemukakan di atas, maka diharapkan kepada para KP PBB terutama yang tingkat kinerjanya < 75%, agar mengoptimalkan pelaksanaan pembentukan basis data SISMIOP dan dapat menyelesaikannya tepat waktu.

Demikian untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

A.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
DIREKTUR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

ttd

MACHFUD SIDIK

Reading: Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 05/PJ.6/1995