Customize Consent Preferences

We use cookies to help you navigate efficiently and perform certain functions. You will find detailed information about all cookies under each consent category below.

The cookies that are categorized as "Necessary" are stored on your browser as they are essential for enabling the basic functionalities of the site. ... 

Always Active

Necessary cookies are required to enable the basic features of this site, such as providing secure log-in or adjusting your consent preferences. These cookies do not store any personally identifiable data.

No cookies to display.

Functional cookies help perform certain functionalities like sharing the content of the website on social media platforms, collecting feedback, and other third-party features.

No cookies to display.

Analytical cookies are used to understand how visitors interact with the website. These cookies help provide information on metrics such as the number of visitors, bounce rate, traffic source, etc.

No cookies to display.

Performance cookies are used to understand and analyze the key performance indexes of the website which helps in delivering a better user experience for the visitors.

No cookies to display.

Advertisement cookies are used to provide visitors with customized advertisements based on the pages you visited previously and to analyze the effectiveness of the ad campaigns.

No cookies to display.

Resources / Regulation / Surat Edaran Dirjen Pajak

Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 07/PJ.43/1997

Sehubungan telah diterbitkannya Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-110/PJ/1997 tanggal 19 Juni 1997 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-22/PJ/1995 tentang Pelimpahan Wewenang Direktur Jenderal Pajak Kepada Para Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana telah Diubah dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-54/PJ/1995, bersama ini disampaikan kepada Saudara :

  1. Contoh surat permintaan untuk melaksanakan Pemeriksaan Sederhana Lapangan sehubungan dengan pemusatan PPh Pasal 21 kepada Kantor Pelayanan Pajak. Bentuk Laporan Pemeriksaan Sederhana Lapangan untuk Pemusatan PPh Pasal 21 harus mengacu kepada Surat Edaran Direktur Pajak Penghasilan Nomor : SE-25/PJ.43/1996 tanggal 26 Juni 1996 tentang Bentuk Standar Laporan Pemeriksaan Sederhana Lapangan untuk Pemusatan Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan PPh Pasal 21 (Seri PPh Pasal 21-13) Lampiran I.

  2. Contoh persetujuan pemusatan PPh Pasal 21, baik sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-43/PJ.23/1985 tanggal 23 Oktober 1985 maupun SE-48/PJ/1995 tanggal 30 Oktober 1995, Lampiran II.

  3. Contoh surat penolakan untuk pemusatan PPh Pasal 21, Lampiran III.

Untuk dapat Saudara jadikan sebagai petunjuk pelaksanaan dari KEP-110/PJ/1997 dimaksud.

Demikian agar Saudara maklum.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd

FUAD BAWAZIER

Reading: Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 07/PJ.43/1997