Customize Consent Preferences

We use cookies to help you navigate efficiently and perform certain functions. You will find detailed information about all cookies under each consent category below.

The cookies that are categorized as "Necessary" are stored on your browser as they are essential for enabling the basic functionalities of the site. ... 

Always Active

Necessary cookies are required to enable the basic features of this site, such as providing secure log-in or adjusting your consent preferences. These cookies do not store any personally identifiable data.

No cookies to display.

Functional cookies help perform certain functionalities like sharing the content of the website on social media platforms, collecting feedback, and other third-party features.

No cookies to display.

Analytical cookies are used to understand how visitors interact with the website. These cookies help provide information on metrics such as the number of visitors, bounce rate, traffic source, etc.

No cookies to display.

Performance cookies are used to understand and analyze the key performance indexes of the website which helps in delivering a better user experience for the visitors.

No cookies to display.

Advertisement cookies are used to provide visitors with customized advertisements based on the pages you visited previously and to analyze the effectiveness of the ad campaigns.

No cookies to display.

Resources / Regulation / Surat Edaran Dirjen Pajak

Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 32/PJ.6/2003

Dalam rangka meningkatkan upaya pencairan tunggakan PBB dan BPHTB sesuai dengan Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-32/PJ.6/2003 tanggal 24 Juni 2002 tentang 100 Penunggak Terbesar PBB dan BPHTB dan SE-10/PJ.6/2003 tanggal 1 April 2003 tentang Evaluasi Tunggakan PBB dan BPTHB tahun 2002 yang mengarahkan pencairan tunggakan PBB sebesar 25% dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

  1. Diminta kepada setiap Kantor Pelayanan PBB untuk mengirimkan data penunggak PBB dan BPTHB Rp. 100 juta ke atas tahun 2002 di wilayah kerja masing-masing.

  2. Data dimaksud hendaknya disampaikan dalam bentuk hard-copy dan disket (dalam format aplikasi excel), dengan format sebagaimana terlampir, dan paling lambat dapat di terima oleh Direktorat PBB dan BPTHB pada tanggal 18 Agustus 2003.

  3. Data penunggak PBB dan BPTHB Rp 100 juta ke atas tahun 2003 dan seterusnya agar disampaikan ke Direktorat PBB dan BPTHB paling lambat pada akhir bulan Februari tahun berikutnya.

Dengan demikian untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Direktur Jenderal Direktur PBB dan BPTHB

ttd

Suharno
NIP 060035801

Reading: Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 32/PJ.6/2003