Pajak e-commerce dan Kepatuhan Pajak
Peraturan mengenai pajak e-commerce tertuang pada PMK Nomor 60/PMK.03/2022 yang ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 30 Maret 2022. Ini merupakan peraturan terbaru setelah sebelumnya berlaku Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.010/2018 tentang Perlakuan Perpajakan atas Transaksi Perdagangan melalui Sistem Elektronik yang kemudian dicabut dengan PMK 31/PMK.010/2019.
Pembahasan mengenai pajak e-commerce sendiri ada dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) yang mana disebutkan bahwa Kementerian Keuangan menunjuk pihak lain untuk melakukan pemotongan, pemungutan, penyetoran, dan/atau pelaporan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. pihak lain di sini adalah e-commerce. Namun, hal ini masih menjadi diskusi oleh DJP dan pihak lain yang terlibat.
Saat ini, pelaku e-commerce yang telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak (PKP) dikenakan pajak pertambahan nilai (PPN) dengan tarif sebesar 11% atas transaksi penyerahan barang kena pajak (BKP) dan/atau jasa kena pajak (JKP).
Namun jika pelaku e-commerce memiliki omzet tidak lebih dari Rp4,8 milyar, akan dikenakan PPh final UMKM sebesar 0,5%. Jika omzet e-commerce tidak mencapai Rp500 juta, akan terbebas dari pungutan pajak penghasilan tersebut.
Berdasarkan wacana ini, penting bagi pelaku e-commerce untuk menyiapkan diri dalam menjalankan kepatuhan pajak yang akan berlaku secara resmi. Apa saja yang yang perlu disiapkan oleh pelaku e-commerce?
1. Cara Buat NPWP Secara Online
Pedagang atau penyedia jasa yang bertransaksi secara elektronik kini wajib menyerahkan NPWP atau Nomor Induk Kependudukan (NIK).
Bagi Anda yang belum memiliki NPWP karena tidak sempat datang ke KPP, jangan khawatir sebab sekarang sudah ada layanan pembuatan NPWP online. Cukup siapkan sejumlah syarat seperti KTP, paspor dan KITAS/KITAP (untuk WNA) Anda bisa langsung mengajukan pembuatan NPWP melalui situs ereg pajak (https://ereg.pajak.go.id). Hanya butuh beberapa menit untuk buat akun dan mengisi informasi, pengajuan Anda pun selesai. Asyiknya lagi, NPWP akan dikirim ke alamat Anda.
Baca Juga: Begini Cara Daftar NPWP Online dan Persyaratannya di Tahun 2022
2. Cara Dikukuhkan Sebagai PKP
Tidak sedikit pebisnis yang meraih kesuksesan dengan berjualan atau menyediakan jasa lewat dunia maya. Bila Anda termasuk salah satunya, apalagi jika memiliki omzet di atas Rp 4,8 miliar, maka Anda seharusnya mengajukan diri untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).
Hal ini ditegaskan kembali oleh peraturan pajak e-commerce yang baru yakni pasal 3 ayat 9 PMK tentang pajak e-commerce.
Perlu Anda ketahui, salah satu kewajiban PKP adalah memungut PPN atas penyerahan Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak (BKP/JKP) dan membuat faktur pajak atas transaksi tersebut.
Dan, jika Anda memiliki kriteria untuk dikukuhkan sebagai PKP namun tidak memungut dan membuat faktur pajak, maka Anda bisa dikenakan sanksi administratif dan sanksi pidana. Oleh karena itu, Anda harus mengetahui langkah dan syarat untuk mengajukan diri agar dikukuhkan sebagai PKP.
Yang perlu dilakukan untuk dikukuhkan sebagai PKP adalah:
- Mengunduh dan mengisi formulir pendaftaran PKP,
- Melengkapi sejumlah syarat seperti: fotokopi KTP (untuk WNI), fotokopi KITAS/KITAP (untuk WNA), Izin kegiatan usaha, surat keterangan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dari pejabat pemerintah daerah (sekurang-kurangnya lurah atau kepala desa),
- Mengajukannya secara langsung ke KPP tempat Anda terdaftar.
3. Cara Menggunakan Aplikasi e-Faktur
Seperti disinggung di atas, salah satu kewajiban PKP adalah memungut PPN dan membuat faktur pajak. Perlu Anda ketahui, sejak 1 Juli 2016 seluruh PKP wajib membuat faktur pajak melalui aplikasi e-Faktur.
Salah satu aplikasi e-Faktur yang dapat Anda gunakan adalah e-Faktur Desktop milik Ditjen Pajak. Di aplikasi e-Faktur tersebut, Anda dapat membuat berbagai jenis faktur pajak.
Aplikasi e-Faktur DJP juga menggratiskan layanannya sehingga Anda cukup mengunduh, menginstal dan membuat faktur pajak yang Anda butuhkan.
Baca Juga: e-Faktur Pajak: Tutorial Penggunaan Aplikasi e-Faktur DJP
4. Memiliki Nomor Seri Faktur Pajak
Untuk membuat faktur pajak, PKP membutuhkan Nomor Seri Faktur Pajak (NSFP) yang dapat diperoleh melalui aplikasi e-Nofa. Namun, agar dapat mengakses e-Nofa, PKP wajib membuat dan memiliki sertifikat elektronik. Untuk mendapatkan sertifikat elektronik, pengurus PKP wajib mengajukan permohonan secara langsung ke KPP terdaftar.
Penting untuk diketahui, jumlah NSFP yang bisa diminta PKP sangat tergantung dari jumlah faktur komersial yang diterbitkan dalam 3 bulan terakhir. Misalnya, jika invoice yang diterbitkan mencapai 100 lembar, maka NSFP yang akan diberikan DJP mengikuti jumlah tersebut.
Kesimpulan
Demikianlah sejumlah hal yang harus dipahami dan dimiliki pedagang atau penyedia jasa yang selama ini bertransaksi secara online. Perlu diingat bahwa dengan adanya peraturan pajak e-commerce pemerintah akan lebih meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, sebagai pebisnis yang baik Anda harus mempersiapkan segala hal yang dibutuhkan untuk dapat mematuhi dan melaksanakan kewajiban perpajakan dengan baik.
Untuk dapat menjalankan kepatuhan perpajakan dan mengelola bisnis dengan lebih mudah, pelaku e-commerce dapat menggunakan aplikasi yang dapat melakukan keduanya, seperti aplikasi OnlinePajak. Sebagai mitra resmi DJP, OnlinePajak menghadirkan berbagai jenis layanan dan fitur yang mempermudah pebisnis dalam mengelola transaksi bisnis dan menjalankan kepatuhan perpajakan sehingga dapat mengoptimasi proses bisnis.
Referensi
PMK Nomor 60/PMK.03/2022
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.010/2018
PMK 31/PMK.010/2019.