Membaca :
Surat Permohonan PT Karimun Sembawang Shipyard Nomor : PPBM/KSS-DJBC/OPR/990607 tanggal 6 Juli 1999 jo. Nomor : PUPBM-OPR/KSS-DJBC-TBK/991213 tanggal 13 Desember 1999, yang kelengkapan dokumennya terakhir diterima tanggal 12 Januari 2000.
Memperhatikan :
- Surat Tim Koordinasi Pembangunan Propinsi Riau kepada PT Karimun Sembawang Shipyard Nomor : 007/TKPPR/TUB-PROY-TBK/X/97 tanggal 30 Oktober 1997 jo. Nomor : 004/TKPPR/TUB-P.PROY-TBK/X/98 tanggal 23 Oktober 1998;
- Surat Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe B Tanjung Balai Karimun Nomor : S-654/WBC.02/KP.01/1999 tanggal 8 September 1999 jo. Nomor : S-839/WBC.02/KP.01/1999 tanggal 20 Desember 1999.
Menimbang :
- bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap permohonan PT Karimun Sembawang Shipyard Nomor PPBM/KSS-DJBC/OPR/990607 tanggal 6 Juli 1999 jo. Nomor PUPBM/OPR/KSS-DJBC-TBK/991213 tanggal 13 Desember 1999, diperoleh kesimpulan bahwa yang bersangkutan memenuhi syarat untuk diberikan pembebasan Bea Masuk dan tidak dipungut pajak dalam rangka impor;
- bahwa dalam rangka pembangunan dan pengembangan Pulau Bintan dan Pulau Karimun, dipandang perlu memberikan pembebasan Bea Masuk dan tidak dipungut pajak dalam rangka impor atas pemasukan barang dan/atau bahan kepada PT Karimun Sembawang Shipyard;
Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan;
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai;
- Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 616/KMK.01/1996 tentang Pembebasan Bea Masuk dan Perlakuan Perpajakan Dalam Rangka Pengembangan Pulau Bintan dan Pulau Karimun jo. Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 346/KMK.04/1998 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 616/KMK.04/1996;
- Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : KEP-02/BC/1998 tentang Tatalaksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari Kawasan Pengembangan Pulau Bintan dan Pulau Karimun;
- Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : KEP-71/BC/1998 tanggal 11 Desember 1998 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Surat Keputusan Untuk dan Atas Nama Menteri Keuangan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : KEP-82/BC/1999.
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK DAN TIDAK DIPUNGUT PAJAK DALAM RANGKA IMPOR ATAS PEMASUKAN BARANG DAN/ATAU BAHAN DALAM RANGKA KEGIATAN PROYEK PENGEMBANGAN PULAU BINTAN DAN PULAU KARIMUN KEPADA PT KARIMUN SEMBAWANG SHIPYARD.
PERTAMA :
Terhadap pemasukan barang impor oleh PT Karimun Sembawang Shipyard periode Nopember 1998 sampai dengan Desember 1998 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini diberikan pembebasan Bea Masuk dan tidak dipungut pajak dalam rangka impor, kecuali item barang nomor : 1020 s.d. 1022, 1080, 1425, 1966 s.d. 1967, 2013 s.d. 2014, 2120, 2170, 2242 s.d. 2244, dan 2559, dengan perkiraan nilai barang sebesar S$ 3,413,743,29 (tiga juta empat ratus tiga belas ribu tujuh ratus empat puluh tiga koma dua sembilan Dolar Singapura).
KEDUA :
Barang sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA hanya digunakan untuk pelaksanaan Proyek Perbaikan Kapal (selama masa operasi) di Kawasan Industri Maritim Tanjung Balai Karimun oleh PT Karimun Sembawang Shipyard dan tidak boleh dipindahtangankan dan/atau dipindahlokasikan tanpa persetujuan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
KETIGA :
Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud diktum KEDUA tidak dipenuhi dan/atau terdapat penyalahgunaan pemberian pembebasan sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA dinyatakan batal dan kepada yang bersangkutan diwajibkan melunasi Bea Masuk, Pajak dalam rangka impor yang terutang serta sanksi administrasi sebesar seratus persen dari pungutan negara yang terutang.
KEEMPAT :
Pemberian persetujuan pembebasan ini sewaktu-waktu dapat dilakukan audit di bidang kepabeanan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
KELIMA :
Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan/kekurangan dalam surat keputusan ini akan diadakan perubahan/pembetulan seperlunya.
Ditetapkan diJakarta
pada tanggal 25 Januari 2000
A.n. MENTERI KEUANGAN RI
DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
u.b.
DIREKTUR FASILITAS KEPABAENAN
ttd
Drs. IRWAN RIDWAN