Customize Consent Preferences

We use cookies to help you navigate efficiently and perform certain functions. You will find detailed information about all cookies under each consent category below.

The cookies that are categorized as "Necessary" are stored on your browser as they are essential for enabling the basic functionalities of the site. ... 

Always Active

Necessary cookies are required to enable the basic features of this site, such as providing secure log-in or adjusting your consent preferences. These cookies do not store any personally identifiable data.

No cookies to display.

Functional cookies help perform certain functionalities like sharing the content of the website on social media platforms, collecting feedback, and other third-party features.

No cookies to display.

Analytical cookies are used to understand how visitors interact with the website. These cookies help provide information on metrics such as the number of visitors, bounce rate, traffic source, etc.

No cookies to display.

Performance cookies are used to understand and analyze the key performance indexes of the website which helps in delivering a better user experience for the visitors.

No cookies to display.

Advertisement cookies are used to provide visitors with customized advertisements based on the pages you visited previously and to analyze the effectiveness of the ad campaigns.

No cookies to display.

Resources / Regulation / Surat Edaran Dirjen Pajak

Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 05/PJ.43/1991

Berdasarkan pengecekan pada beberapa Kantor Pelayanan Pajak tentang setoran PPh Pasal 21 dan Pasal 25 yang dilakukan oleh Wajib Pajak ex PMDN Jaya, ternyata masih banyak yang belum menyetorkan PPh Pasal 21 dan Pasal 25 sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk lebih meningkatkan penerimaan dan kepatuhan penyetoran PPh Pasal 21 dan pembayaran angsuran bulanan PPh Pasal 25 dari Wajib Pajak yang mendapat fasilitas PMDN, dengan ini diminta perhatian Saudara mengenai hal – hal sebagai berikut :

  1. Melakukan pembinaan terhadap Wajib Pajak PMDN melalui penyuluhan dan pengawasan atas setoran PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 25 yang dilakukannya.

  2. Melakukan penelitian material SPT Tahunan PPh Pasal 21 (Formulir 1721) tahun 1989 Wajib Pajak PMDN yang kurang bayar atau nihil sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-07/PJ/1990 tanggal 10 Januari 1990 jo. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-01/PJ.41/1990.

  3. Melakukan penelitian material SPT Tahunan PPh Badan (Formulir 1771) tahun 1989 Wajib Pajak PMDN yang kurang bayar atau nihil.

Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd

MAR’IE MUHAMMAD

Reading: Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 05/PJ.43/1991