Customize Consent Preferences

We use cookies to help you navigate efficiently and perform certain functions. You will find detailed information about all cookies under each consent category below.

The cookies that are categorized as "Necessary" are stored on your browser as they are essential for enabling the basic functionalities of the site. ... 

Always Active

Necessary cookies are required to enable the basic features of this site, such as providing secure log-in or adjusting your consent preferences. These cookies do not store any personally identifiable data.

No cookies to display.

Functional cookies help perform certain functionalities like sharing the content of the website on social media platforms, collecting feedback, and other third-party features.

No cookies to display.

Analytical cookies are used to understand how visitors interact with the website. These cookies help provide information on metrics such as the number of visitors, bounce rate, traffic source, etc.

No cookies to display.

Performance cookies are used to understand and analyze the key performance indexes of the website which helps in delivering a better user experience for the visitors.

No cookies to display.

Advertisement cookies are used to provide visitors with customized advertisements based on the pages you visited previously and to analyze the effectiveness of the ad campaigns.

No cookies to display.

Resources / Regulation / Surat Edaran Dirjen Pajak

Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 06/PJ.3/2002

Sehubungan dengan telah disampaikannya nota ratifikasi Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda RI-Brunei Darussalam pada tanggal 3 April 2002, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

  1. Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) Indonesia-Brunei Darussalam telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 2000 (Lembaran Negara Nomor 52 Tahun 2000). Pemerintah Brunei Darussalam telah mengirimkan Nota Diplomatik kepada Pemerintah Indonesia Nomor MFA/POL I/38/02 tanggal 14 Agustus 2002 yang merupakan nota pemberitahuan ratifikasi P3B tersebut.

  2. Sesuai dengan ketentuan Pasal 29 ayat (1) jo. ayat (2) P3B Indonesia – Brunei Darussalam maka ketentuan-ketentuan dalam P3B tersebut mulai berlaku secara efektif terhadap penghasilan-penghasilan yang diterima atau diperoleh pada atau setelah tanggal 1 Januari 2003.

  3. Ketentuan yang lebih rinci dalam Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda RI-Brunei Darussalam tersebut adalah sebagaimana naskah Persetujuan terlampir.

Demikian untuk mendapat perhatian Saudara dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

DIREKTUR JENDERAL,

ttd

HADI POERNOMO

Reading: Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 06/PJ.3/2002