Customize Consent Preferences

We use cookies to help you navigate efficiently and perform certain functions. You will find detailed information about all cookies under each consent category below.

The cookies that are categorized as "Necessary" are stored on your browser as they are essential for enabling the basic functionalities of the site. ... 

Always Active

Necessary cookies are required to enable the basic features of this site, such as providing secure log-in or adjusting your consent preferences. These cookies do not store any personally identifiable data.

No cookies to display.

Functional cookies help perform certain functionalities like sharing the content of the website on social media platforms, collecting feedback, and other third-party features.

No cookies to display.

Analytical cookies are used to understand how visitors interact with the website. These cookies help provide information on metrics such as the number of visitors, bounce rate, traffic source, etc.

No cookies to display.

Performance cookies are used to understand and analyze the key performance indexes of the website which helps in delivering a better user experience for the visitors.

No cookies to display.

Advertisement cookies are used to provide visitors with customized advertisements based on the pages you visited previously and to analyze the effectiveness of the ad campaigns.

No cookies to display.

Resources / Regulation / Surat Edaran Dirjen Pajak

Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 06/PJ.6/1998

Sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-01/PJ.6/1998 tanggal 30 Maret 1998 perihal Pedoman Pembagian Pajak Bumi dan Bangunan yang Berasal dari Iuran Hasil Hutan (copy terlampir), dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

  1. Pembagian penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan yang berasal dari Iuran Hasil Hutan kepada masing-masing Daerah Tingkat II ditetapkan berdasarkan angka perbandingan tertimbang dengan memperhatikan usulan Angka Perbandingan Tertimbang IHH tahun sebelumnya (1997/1998) dari Menteri Kehutanan dan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.

  2. Besarnya Angka Perbandingan Tertimbang untuk pembagian penerimaan PBB asal IHH tahun 1998/1999, sebagaimana lampiran Keputusan Dirjen Pajak dimaksud.

  3. Bank Pemerintah sebagai Bank Transito yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak, memindahbukukan penerimaan PBB ke rekening KKN qq. PBB pada Bank/Kantor Pos Operasional V masing-masing Daerah Tingkat II.

  4. Bank/Kantor Pos Operasional V setelah menerima transfer, membagi/memindahbukukan penerimaan PBB tersebut ke rekening masing-masing yang berhak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

  5. Diharap Saudara dapat memerintahkan Kepala Kantor Pelayanan PBB supaya mengadakan koordinasi dengan masing-masing Bank/Kantor Pos Operasional V, khususnya dalam hal penata usahaan penerimaan PBB yang berasal dari IHH tersebut.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK
DIREKTUR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

ttd

MACHFUD SIDIK

Reading: Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 06/PJ.6/1998