Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 07/PJ.6/1998

Dalam rangka aplikasi SISMIOP PBB untuk semua sektor, maka saat ini sedang dikembangkan pengolahan data PBB sektor Perkebunan, Perhutanan dan Pertambangan yang dilakukan dengan media komputer.

Untuk memenuhi karateristik program komputer dengan basis ORACLE, maka Nomor Objek Pajak (NOP) Sektor Perkebunan, Perhutanan, dan Pertambangan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-28/PJ.6/1992 tanggal 12 Juni 1992 tentang Petunjuk Teknis Nomor Objek (NOP) Pajak Bumi dan Bangunan perlu disempurnakan sebagai berikut :

1. Objek Pajak Yang Telah Memiliki Peta/Sket/Denah :
   Untuk Objek PBB Sektor Perkebunan, Perhutanan dan Pertambangan yang sudah mempunyai peta/sket/denah, pemberian NOP atas objek tersebut diatur sebagai berikut :
1. Struktur Nomor Objek Pajak (NOP) terdiri dari 18 digit:
   

   1 2

   3 4

   5 6 7

   8 9 10

   11 12 13

   14 15 16 17

   18

2. Kode Nomor Kecamatan ditulis dengan angka sesuai dengan Kode Nomor Kecamatan yang wilayah administrasinya mempunyai batas terpanjang dengan Perkebunan/ Perhutanan/ Pertambangan yang bersangkutan;
3. Kode Nomor Kelurahan/Desa ditulis dengan angka sesuai Kode Nomor Kelurahan/Desa yang mempunyai batas terpanjang dengan Perkebunan/Perhutanan/Pertambangan yang bersangkutan;
4. Kode Nomor Urut Blok ditulis dengan nomor setelah nomor terakhir blok pada kelurahan/desa yang dimaksud sesuai ketentuan pada angka 3;
5. Kode Nomor Urut Objek Pajak ditulis dengan angka sesuai dengan nomor urut Objek Pajak masing-masing sektor Perkebunan/Perhutanan/Pertambangan di Daerah Tingkat II yang bersangkutan;

6. Tanda Khusus ditulis dengan :

   – Angka 1 untuk kode khusus Objek Perkebunan
   – Angka 2 untuk kode khusus Objek Perhutanan
   – Angka 3 untuk kode khusus Objek Pertambangan Non Migas

   – Angka 4 untuk kode khusus Objek Pertambangan Migas dan Panas Bumi.

2. Objek Pajak Yang Belum Memiliki Peta/Sket/Denah :
   Untuk Objek PBB Sektor Perkebunan, Perhutanan dan Pertambangan yang belum mempunyai peta/sket/denah, pemberian NOP atas objek tersebut diatur sebagai berikut :
1. Struktur Nomor Objek Pajak (NOP) terdiri dari 18 digit :
   

   1 2

   3 4

   5 6 7

   8 9 10

   11 12 13

   14 15 16 17

   18

2. Kode Nomor Kecamatan, Kelurahan/Desa dan Blok ditulis dengan angka 0 0 0
3. Kode Nomor Urut Objek Pajak ditulis dengan 0 0 0 1 dan seterusnya, sesuai dengan nomor urut Objek Pajak masing-masing sektor Perkebunan/Perhutanan/Pertambangan di Daerah Tingkat II yang bersangkutan;

4. Tanda Khusus ditulis dengan :

   – Angka 1 untuk kode khusus Objek Perkebunan
   – Angka 2 untuk kode khusus Objek Perhutanan
   – Angka 3 untuk kode khusus Objek Pertambangan Non Migas

   – Angka 4 untuk kode khusus Objek Pertambangan Migas dan Panas Bumi.

2. Contoh pengisian secara lengkap Nomor Objek Pajak untuk Objek Pajak sektor Perkebunan/Perhutanan/Pertambangan baik yang sudah memiliki peta/sket/denah ataupun yang belum, sebagaimana terlampir.

3. Peta Objek PBB Perkebunan/Perhutanan/Pertambangan dibuat dalam lembar peta tersendiri disesuaikan dengan peta atau sket yang dibutuhkan. Untuk perkebunan/ perhutanan/ pertambangan yang belum jelas batas Dati II-nya, maka selama belum diperoleh batas pasti agar ditentukan batas sementaranya.

4. Sistem penomoran tersebut di atas disesuaikan dengan pengembangan Sistem Informasi Indikasi Geografis (SIIG) yang merupakan bagian dari SISMIOP.

Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

A.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
DIREKTUR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

ttd

MACHFUD SIDIK