Customize Consent Preferences

We use cookies to help you navigate efficiently and perform certain functions. You will find detailed information about all cookies under each consent category below.

The cookies that are categorized as "Necessary" are stored on your browser as they are essential for enabling the basic functionalities of the site. ... 

Always Active

Necessary cookies are required to enable the basic features of this site, such as providing secure log-in or adjusting your consent preferences. These cookies do not store any personally identifiable data.

No cookies to display.

Functional cookies help perform certain functionalities like sharing the content of the website on social media platforms, collecting feedback, and other third-party features.

No cookies to display.

Analytical cookies are used to understand how visitors interact with the website. These cookies help provide information on metrics such as the number of visitors, bounce rate, traffic source, etc.

No cookies to display.

Performance cookies are used to understand and analyze the key performance indexes of the website which helps in delivering a better user experience for the visitors.

No cookies to display.

Advertisement cookies are used to provide visitors with customized advertisements based on the pages you visited previously and to analyze the effectiveness of the ad campaigns.

No cookies to display.

Resources / Regulation / Surat Edaran Dirjen Pajak

Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 17/PJ./2007

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-69/PJ./2007 tanggal 9 April 2007 tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-447/PJ./2001 tentang Tata Cara Pemberian Surat Keterangan Fiskal, dengan ini disampaikan Peraturan Direktur Jenderal Pajak dimaksud dan beberapa hal sebagai berikut :

  1. Bahwa BAPEPAM-LK telah mencabut kewajiban atau persyaratan Surat Keterangan Fiskal bagi Wajib Pajak Bursa dalam rangka penjualan saham perusahaan di Bursa Efek atau penjualan obligasi perusahaan melalui atau tanpa melalui Bursa Efek.

  2. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, ketentuan yang menyangkut kewajiban Surat Keterangan Fiskal bagi Wajib Pajak Bursa dicabut dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-69/PJ./2007 tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Nomor KEP-447/PJ./2001 tentang Tata Cara Pemberian Surat Keterangan Fiskal.

  3. Namun demikian, Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-33/PJ.4/2001 tentang Surat Keterangan Fiskal masih mengatur ketentuan Surat Keterangan Fiskal bagi Wajib Pajak Bursa.

  4. Mengingat hal-hal tersebut di atas dan mengingat ketentuan Surat Keterangan Fiskal bagi Wajib Pajak non-Bursa telah cukup diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-69/PJ./2007, maka Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-33/PJ.4/2001 tentang Surat Keterangan Fiskal dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

  5. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Demikian untuk mendapat perhatian Saudara dan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 9 April 2007

Direktur Jenderal Pajak

ttd

Darmin Nasution
NIP 130605098

Reading: Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 17/PJ./2007