Customize Consent Preferences

We use cookies to help you navigate efficiently and perform certain functions. You will find detailed information about all cookies under each consent category below.

The cookies that are categorized as "Necessary" are stored on your browser as they are essential for enabling the basic functionalities of the site. ... 

Always Active

Necessary cookies are required to enable the basic features of this site, such as providing secure log-in or adjusting your consent preferences. These cookies do not store any personally identifiable data.

No cookies to display.

Functional cookies help perform certain functionalities like sharing the content of the website on social media platforms, collecting feedback, and other third-party features.

No cookies to display.

Analytical cookies are used to understand how visitors interact with the website. These cookies help provide information on metrics such as the number of visitors, bounce rate, traffic source, etc.

No cookies to display.

Performance cookies are used to understand and analyze the key performance indexes of the website which helps in delivering a better user experience for the visitors.

No cookies to display.

Advertisement cookies are used to provide visitors with customized advertisements based on the pages you visited previously and to analyze the effectiveness of the ad campaigns.

No cookies to display.

Resources / Regulation / Surat Edaran Dirjen Pajak

Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 20/PJ.71/1991

Dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-14/PJ.71/1990, tanggal 16 April 1990 (Seri Pemeriksaan -68) telah dilakukan pengaturan tentang pemeriksaan SPT Tahunan PPh 1989 yang : – Menyatakan lebih bayar.
– Menyatakan rugi.
– Menyalahi ketentuan penggunaan Norma Penghitungan. Ketentuan yang diatur dalam Surat Edaran tersebut berlaku juga untuk pemeriksaan terhadap SPT Tahunan PPh 1990 dan tahun-tahun selanjutnya sepanjang belum dilakukan perubahan.

Agar tidak terdapat keragu-raguan dalam pelaksanaannya perlu diberikan penegasan sebagai berikut:

  1. Dalam hal SPT Tahunan PPh yang menyatakan lebih bayar termasuk dalam kelompok A, penyelesaiannya tetap dilakukan melalui penelitian material sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-25/PJ/1991 tanggal 24 Januari 1991, tanpa memperhatikan apakah SPT Tahunan PPh tersebut juga menyatakan rugi.

  2. Dalam hal akan dilakukan pemeriksaan atas SPT Tahunan PPh yang menyatakan rugi atau SPT Tahunan PPh yang menyalahi penggunaan Norma Penghitungan, maka untuk keperluan penerbitan LP2 diminta agar Kepala Unit Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak menyampaikan daftar nominatif dari Wajib Pajak yang akan diperiksa tersebut ke Direktorat Pemeriksaan Pajak.

Demikian untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd

Drs. MAR’IE MUHAMMAD

Reading: Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 20/PJ.71/1991