Customize Consent Preferences

We use cookies to help you navigate efficiently and perform certain functions. You will find detailed information about all cookies under each consent category below.

The cookies that are categorized as "Necessary" are stored on your browser as they are essential for enabling the basic functionalities of the site. ... 

Always Active

Necessary cookies are required to enable the basic features of this site, such as providing secure log-in or adjusting your consent preferences. These cookies do not store any personally identifiable data.

No cookies to display.

Functional cookies help perform certain functionalities like sharing the content of the website on social media platforms, collecting feedback, and other third-party features.

No cookies to display.

Analytical cookies are used to understand how visitors interact with the website. These cookies help provide information on metrics such as the number of visitors, bounce rate, traffic source, etc.

No cookies to display.

Performance cookies are used to understand and analyze the key performance indexes of the website which helps in delivering a better user experience for the visitors.

No cookies to display.

Advertisement cookies are used to provide visitors with customized advertisements based on the pages you visited previously and to analyze the effectiveness of the ad campaigns.

No cookies to display.

Resources / Regulation / Surat Edaran Dirjen Pajak

Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 23/PJ.9/1992

Sesuai dengan Pasal 2 Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-26/PJ.11.3/1991 tanggal 8 Pebruari 1991, butir 4 Surat Edaran Nomor : SE-32/PJ.11.3/1991 tanggal 22 Pebruari 1991 dan Surat Edaran Nomor : SE-17/PJ.4/1991 tanggal 1 Agustus 1991, bagi WP BUMN/Badan Asing/PMA yang selama ini terdaftar di KPP PND/KPP BADORA/KPP PMA dimungkinkan untuk pindah ke KPP di tempat Kantor Pusat perusahaan tersebut berkedudukan. Akibatnya, akhir-akhir ini cukup banyak Wajib Pajak BUMN dan PMA yang mengajukan permohonan pindah dari KPP PND/KPP PMA/KPP BADORA (di tempat badan selama ini terdaftar) ke KPP di tempat Kantor Pusat Badan tersebut berkedudukan.

Setelah dilakukan penelitian dan analisa lebih lanjut serta mempelajari semua pertimbangan dan alasan pindah yang disampaikan oleh Wajib Pajak, maka untuk tujuan efektifitas pembinaan dan pengawasan terhadap Wajib Pajak, permohonan pindah Wajib Pajak BUMN/Badan Asing/PMA yang selama ini sudah terdaftar di KPP Khusus ke KPP tempat Kantor Pusat-nya berkedudukan belum dapat disetujui.

Penegasan ini perlu diberikan agar Kepala KPP dapat memberikan penjelasan kepada WP-WP yang mengajukan permohonan pindah sehubungan dengan ketentuan yang diatur dalam Keputusan/Surat Edaran tersebut diatas.

Demikian agar dimaklumi.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK

ttd

MAR’IE MUHAMMAD

Reading: Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 23/PJ.9/1992