Customize Consent Preferences

We use cookies to help you navigate efficiently and perform certain functions. You will find detailed information about all cookies under each consent category below.

The cookies that are categorized as "Necessary" are stored on your browser as they are essential for enabling the basic functionalities of the site. ... 

Always Active

Necessary cookies are required to enable the basic features of this site, such as providing secure log-in or adjusting your consent preferences. These cookies do not store any personally identifiable data.

No cookies to display.

Functional cookies help perform certain functionalities like sharing the content of the website on social media platforms, collecting feedback, and other third-party features.

No cookies to display.

Analytical cookies are used to understand how visitors interact with the website. These cookies help provide information on metrics such as the number of visitors, bounce rate, traffic source, etc.

No cookies to display.

Performance cookies are used to understand and analyze the key performance indexes of the website which helps in delivering a better user experience for the visitors.

No cookies to display.

Advertisement cookies are used to provide visitors with customized advertisements based on the pages you visited previously and to analyze the effectiveness of the ad campaigns.

No cookies to display.

Resources / Regulation / Surat Edaran Dirjen Pajak

Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 26/PJ.533/1996

Sehubungan dengan keputusan Menteri Keuangan R.I. Nomor 359/KMK.04/ 1996 tanggal 27 Mei 1996 tentang Pencabutan dan Penukaran Meterai Tempel dan Kertas Bermeterai Desain 1989, bersama ini disampaikan tembusan Surat Direktur Jenderal Pajak kepada Direktur Utama PT PI untuk menjadi perhatian.
Selain itu, diminta agar Saudara melaksanakan hal-hal sebagai berikut :

  1. Mengadakan koordinasi dengan Kantor Pos di wilayah masing-masing untuk mengamankan pelaksanaan Keputusan Menteri Keuangan dimaksud.

  2. Memantau peredaran Benda Meterai di wilayah kerja masing-masing, baik penjualan maupun pemakaian Benda Meterai desain 1989 yang telah dicabut dari peredaran tersebut.

  3. Senantiasa mengawasi dan mengantisipasi kemungkinan beredarnya Benda Meterai palsu sesuai Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-14/PJ.53/1996 tanggal 13 Mei 1996.

Demikianlah untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
DIREKTUR PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
DAN PAJAK TIDAK LANGSUNG LAINNYA

ttd

SAROYO ATMOSUDARMO

Reading: Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 26/PJ.533/1996