Customize Consent Preferences

We use cookies to help you navigate efficiently and perform certain functions. You will find detailed information about all cookies under each consent category below.

The cookies that are categorized as "Necessary" are stored on your browser as they are essential for enabling the basic functionalities of the site. ... 

Always Active

Necessary cookies are required to enable the basic features of this site, such as providing secure log-in or adjusting your consent preferences. These cookies do not store any personally identifiable data.

No cookies to display.

Functional cookies help perform certain functionalities like sharing the content of the website on social media platforms, collecting feedback, and other third-party features.

No cookies to display.

Analytical cookies are used to understand how visitors interact with the website. These cookies help provide information on metrics such as the number of visitors, bounce rate, traffic source, etc.

No cookies to display.

Performance cookies are used to understand and analyze the key performance indexes of the website which helps in delivering a better user experience for the visitors.

No cookies to display.

Advertisement cookies are used to provide visitors with customized advertisements based on the pages you visited previously and to analyze the effectiveness of the ad campaigns.

No cookies to display.

Resources / Regulation / Surat Edaran Dirjen Pajak

Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 44/PJ.6/1999

Sehubungan dengan pengamanan rencana penerimaan PBB tahun 1999/2000 khususnya sektor Perkebunan, Perhutanan dan Pertambangan (Non Migas), dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

  1. Diminta Saudara mengirimkan data tunggakan PBB sektor Perkebunan, Perhutanan dan Pertambangan (Non Migas) per Wajib Pajak dari tahun 1993 sampai dengan keadaan 1 Juli 1999 yang dilengkapi dengan alamat kantor pusat Wajib Pajak. (Bentuk laporan sebagaimana terlampir).

  2. Data tunggakan tersebut di atas diketik dalam format Microsoft Excel, dapat diterima Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak c.q. Direktorat Pajak Bumi dan Bangunan sebelum tanggal 15 Agustus 1999 beserta disketnya.

  3. Dengan diterimanya Surat Edaran ini maka secara reguler perlu Saudara mengirimkan data tunggakan P3 seperti pada lampiran sesuai tahun fiskal berjalan sebelum tanggal 30 April setiap tahunnya dengan ketentuan untuk kolom tahun disesuaikan dengan tunggakan yang ada.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

A.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
DIREKTUR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

ttd

HASAN RACHMANY

Reading: Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 44/PJ.6/1999