Customize Consent Preferences

We use cookies to help you navigate efficiently and perform certain functions. You will find detailed information about all cookies under each consent category below.

The cookies that are categorized as "Necessary" are stored on your browser as they are essential for enabling the basic functionalities of the site. ... 

Always Active

Necessary cookies are required to enable the basic features of this site, such as providing secure log-in or adjusting your consent preferences. These cookies do not store any personally identifiable data.

No cookies to display.

Functional cookies help perform certain functionalities like sharing the content of the website on social media platforms, collecting feedback, and other third-party features.

No cookies to display.

Analytical cookies are used to understand how visitors interact with the website. These cookies help provide information on metrics such as the number of visitors, bounce rate, traffic source, etc.

No cookies to display.

Performance cookies are used to understand and analyze the key performance indexes of the website which helps in delivering a better user experience for the visitors.

No cookies to display.

Advertisement cookies are used to provide visitors with customized advertisements based on the pages you visited previously and to analyze the effectiveness of the ad campaigns.

No cookies to display.

Resources / Regulation / Surat Edaran Dirjen Pajak

Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 47/PJ.21/1986

Menunjuk surat edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-41/PJ.23/1986 tanggal 20 September 1986 tentang Norma Penghitungan untuk tahun pajak 1986, khusus mengenai butir 1 banyak menimbulkan pertanyaan dalam kaitannya dengan pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983.

  1. Untuk tidak menimbulkan salah penafsiran dalam pelaksanaannya, bersama ini ditegaskan kembali, bahwa wajib pajak Dalam Negeri yang peredaran usahanya atau penerimaan bruto dari pekerjaan bebasnya berjumlah kurang dari Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) setahun, dapat menghitung penghasilan nettonya dengan menggunakan norma penghitungan.
  1. Dengan demikian, wajib Pajak Dalam Negeri dengan peredaran usaha atau penerimaan bruto pekerjaan bebas Rp. 120.000.000,- tidak dapat mempergunakan norma penghitungan, melainkan wajib menyelenggarakan pembukuan lengkap.

Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

A.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
DIREKTUR PAJAK LANGSUNG

ttd

Drs. MANSURY

Reading: Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 47/PJ.21/1986