Customize Consent Preferences

We use cookies to help you navigate efficiently and perform certain functions. You will find detailed information about all cookies under each consent category below.

The cookies that are categorized as "Necessary" are stored on your browser as they are essential for enabling the basic functionalities of the site. ... 

Always Active

Necessary cookies are required to enable the basic features of this site, such as providing secure log-in or adjusting your consent preferences. These cookies do not store any personally identifiable data.

No cookies to display.

Functional cookies help perform certain functionalities like sharing the content of the website on social media platforms, collecting feedback, and other third-party features.

No cookies to display.

Analytical cookies are used to understand how visitors interact with the website. These cookies help provide information on metrics such as the number of visitors, bounce rate, traffic source, etc.

No cookies to display.

Performance cookies are used to understand and analyze the key performance indexes of the website which helps in delivering a better user experience for the visitors.

No cookies to display.

Advertisement cookies are used to provide visitors with customized advertisements based on the pages you visited previously and to analyze the effectiveness of the ad campaigns.

No cookies to display.

Resources / Regulation / Surat Edaran Dirjen Pajak

Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 54/PJ.6/1991

Menunjuk Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE-23/PJ.6/1991 tanggal 26 Februari 1991 perihal Perekaman Data PBB diluar wilayah SISTEP oleh Pihak III, dengan ini diberitahukan hal-hal sebagai berikut :

  1. Batas waktu perekaman data obyek PBB diluar wilayah SISTEP dalam media komputer (floppy diskette) oleh Pihak III ditetapkan sampai dengan tanggal 20 Juni 1991.

  2. Untuk data obyek PBB yang belum direkam oleh Pihak III agar direkam sendiri oleh KP PBB dengan bimbingan KPDR setempat.

  3. Untuk biaya honorarium tenaga pendamping yang telah diterima oleh masing-masing KP PBB, segera di SPJ kan (termasuk potongan PPh) dan sisanya dikirimkan ke Rekening Bendaharawan Pengelola BO Dit. PBB pada BANK BUMI DAYA KEBAYORAN LAMA JAKARTA NO.164010-04495 paling lambat tanggal 25 Juni 1991.

  4. Hasil perekaman data (floppy diskette) dikelola oleh Seksi Pendataan masing-masing KP PBB sedangkan KP PBB tipe C oleh Sub Seksi Pendataan dan Penilaian untuk pemeliharaan atau up datingnya.

  5. Laporan akhir pelaksanaan perekaman data agar segera dibuat dan dilaporkan ke Dit.PBB sebagaimana contoh pada lampiran V SE DJP Nomor: SE-23/PJ.6/1991 paling lambat tanggal 25 Juni 1991.

  6. Bagi KP PBB yang perekaman datanya dilaksanakan oleh Pihak III, pencetakan DHR (lengkap) akan dikoordinir oleh Kantor Pusat DJP dan hasilnya akan disampaikan kepada masing-masing KP.PBB. Untuk KP PBB yang mampu melaksanakan pencetakan DHR dengan peralatan dan tenaga sendiri, dapat segera melakukan pencetakan dan melaporkannya kepada Direktorat Jenderal Pajak c.q. Direktur PBB.

  7. Bagi KP PBB yang perekaman datanya dilaksanakan oleh KPDR, pencetakan DHR (lengkap) harap dikonsultasikan dengan KPDR sedangkan biaya supplies dan pencetakan DHRnya akan diselesaikan oleh Kantor Pusat DJP.

Demikian untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

A.n DIREKTUR JENDERAL PAJAK
DIREKTUR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

ttd,

DRS. KARSONO SURJIWIBOWO

Reading: Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 54/PJ.6/1991