Customize Consent Preferences

We use cookies to help you navigate efficiently and perform certain functions. You will find detailed information about all cookies under each consent category below.

The cookies that are categorized as "Necessary" are stored on your browser as they are essential for enabling the basic functionalities of the site. ... 

Always Active

Necessary cookies are required to enable the basic features of this site, such as providing secure log-in or adjusting your consent preferences. These cookies do not store any personally identifiable data.

No cookies to display.

Functional cookies help perform certain functionalities like sharing the content of the website on social media platforms, collecting feedback, and other third-party features.

No cookies to display.

Analytical cookies are used to understand how visitors interact with the website. These cookies help provide information on metrics such as the number of visitors, bounce rate, traffic source, etc.

No cookies to display.

Performance cookies are used to understand and analyze the key performance indexes of the website which helps in delivering a better user experience for the visitors.

No cookies to display.

Advertisement cookies are used to provide visitors with customized advertisements based on the pages you visited previously and to analyze the effectiveness of the ad campaigns.

No cookies to display.

Resources / Regulation / Surat Edaran Dirjen Pajak

Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 575/PJ./2001

Bersama ini disampaikan Salinan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 443/KMK.01/2001 tanggal 23 Juli 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah, Kantor Pelayanan Pajak, Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak, dan Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan. Pada prinsipnya dalam keputusan dimaksud, reorganisasi Kantor Instansi Vertikal DJP meliputi:

  1. Pemecahan beberapa Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil), Kantor Pelayanan Pajak (KPP), dan Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (KPPBB).
  2. Pemekaran dan relokasi beberapa Kantor Penyuluhan Pajak yang dalam keputusan ini diubah nomenklaturnya menjadi Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan (KP4).
  3. Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak (Karikpa) tetap merupakan suatu kantor yang berdiri sendiri yang terpisah dari KPP.
  4. Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah 100 Tahun 2000 jabatan struktural eselon V pada KPP, KPPBB, Karikpa, dan KP4 ditiadakan dalam keputusan ini.

Demikian agar maklum.

A.n. DIREKTUR JENDERAL
SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL,

ttd

MOCH. SOEBAKIR

Reading: Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 575/PJ./2001